Pajak Restoran “Digelapkan”

Canteen-largeRendahnya realisasi capaian pajak yang dipungut dari hotel dan restoran yang masuk di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)Kota Makassar pada triwulan kedua tahun ini, disebabkan adanya upaya penggelapan pajak oleh para pengusaha tersebut.Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Amar Busthanul, kemarin. Legislator Gerindra itu menjelaskan, hampir seluruh setoran pajak pengusaha rumah makan di Makassar tidak realistis. Pajak yang disetorkan pengusaha rumah makan ke Dispenda tidak sesuai dengan kondisi ril pengunjung yang makan. “Ini ada sama saja penggelapan uang pajak,” kata Amar.Mestinya, di triwulan kedua ini realisasi pajak Dispenda sudah harus mencapai 60 persen, sebab untuk bisa mencapai target sebanyak Rp98 miliar tersisa empat bulan lagi. “Realisasinya baru 49 persen dari target,” ungkapnya.

Olehnya itu, Amar menghimbau kepada pengusaha agar sadar dalam membayar pajak kepada pemerintah kota. Berdasarkan rekomendasi komisi B kepada Dispenda pada rapat monitoring dan evaluasi semester dua tahun anggaran 2015, Amar mengaku telah meminta Dispenda mengecek kembali pendapatan rumah makan, dimana banyak yang melaporkan tidak sesuai kondisi.

“Kita juga tegasi untuk memberikan surat peringatan kepada pengusaha rumah makan yang bandel membayar pajaknya, jika tiga kali peringatan tidak juga diindahkan, rumah makan tersebut akan dipasangi spanduk tidak layak dikunjungi,” kata Amar.

Jika upaya tersebut tidak juga membuahkan efek jera kepada pengusaha, pihaknya akan merekomendasikan izin usaha rumah makan tersebut dicabut. Berdasarkan Undang-undang(UU) nomor 28 tahun 2009 pasal 40 ayat 1 tertuang bahwa rumah makan dan restoran wajib membayar pajak sebesar 10 persen dari total pemasukan, hanya saja realisasi di lapangan, puluhan rumah makan masih kurang taat membayar pajak, padahal pajak 10 persen ini merupakan potongan yang diambil langsung dari konsumen.

Sementara itu, Kabid pajak hotel dan tempat hiburan Dispenda, Sudirman, membantah jika pihaknya disebut menyelewengkan pajak pendapatan daerah. Namun ia mengakui jika pendapatan daerah dari pajak secara keseluruhan tidak mencapai target, padahal ini sudah memasuki bulan ke delapan, meskipun pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target.

“Target pajak secara keseluruhan dalam setahun Rp822 miliar, sementara sampai saat ini baru mencapai 30 sampai 40 persen, padahal kita sudah lakukan berbagai upaya, seperti menyimpan stiker di tempat yang wajib pajak agar mereka tidak lupa membayar pajak dan menyurati pihak yang bersangkutan,”katanya.

Terpisah, Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga yang dimintai tanggapan terkait maraknya hotel dan restoran tidak taat pajak, PHRI hanya menjalankan tugas sebagai penyambung antara pemerintah dan pelaku usaha. “Apabila dalam keanggotaan PHRI ada yang lalai, kami hanya memediasi dan membantu pemerintah,” kata Anggiat.

Menurutnya, pihaknya tidak pernah secara khusus memberikan himbauan tentang pajak, karena sudah menjadi kewajiban pengusaha dan dan wewenang Dispenda. Namun, terkait hal itu, dirinya mengaku siap menjembatani antara pemerintah dan pelaku usaha yang tergabung dalam keanggotaan PHRI. “Dispenda bisa sampaikan dan kami siap untuk menjembatani,” ujarnya. (rah-kas-tri/awy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *